Makalah UUD MD3

I.         PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang Masalah

              Materi muatan yang diatur dalam UU tentang MD3 mengandung beberapa masalah, di antaranya adalah Materi muatan MD3 banyak yang bersifat teknis, yang semestinya menjadi materi muatan tata tertib di masing-masing lembaga. Kemudian tugas dan wewenang MPR dilakukan sedikitnya sekali dalam lima tahun atau pada saat tertentu, dengan demikian MPR hanya bersidang hanya pada saat tertentu. Sedangkan pimpinan MPR dibentuk secara permanent. Berdasarkan sifat, tugas dan wewenangnya tersebut, apakah pimpinan MPR perlu bersifat permanent.

              Selain itu, dalam UU tentang MD3 disebutkan bahwa pimpinan MPR melaksanakan keputusan MPR. Apakah pimpinan MPR dipandang cukup untuk mewakili anggota MPR di dalam menjalankan tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam UUD tahun 1945 dan UU tentang MD3 ?

              belum lagi persoalan DPR yang memiliki 3 fungsi yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya DPR membentuk alat kelengkapan. Selain itu, setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi, sebagai perpanjangan tangan dari partai politik.

              Revisi yang terdiri dari nilai demokrasi yang telah tertanam kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan, sampai akhirnya pada masa penyusunan naskah UUD 1945 oleh BPUPKI; kemudian dalam UUD 1945, sebagai kontitusi pertama Republik Indonesia, sudah mengatur mengenai nilai-nilai demokrasi dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Adapun bentuk demokrasi yang dipilih, sesuai dengan kebutuhan berkaitan dengan karateristik bangsa dan Negara Indonesia, yakni sistem demokrasi perwakilan.

               Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan, diperlukan lembaga permasyarakatan  rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apakah yang dimaksud dengan UU MD3 ?

2.      Apa tujuan dengan adanya UU MD3 ?

3.      Bagaimana isu-isu pokok dalam pembahasan RUU MD3 ?

4.      Pasal-pasal apa saja yang cacat di UU MD3 ?

II.      PEMBAHASAN

A.    Pengertian Uandang-Undang MD3

       UU MD3 ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara keseluruhan, UU MD3 ini mengatur perihal fungsi, tujuan, hinga mekanisme-mekanisme teknis atas institusi-institusi legislatif di Indonesia. UU MD3 ini sendiri terdiri atas 179 halaman yang mencakup 408 Pasal. Segala penjelasan dan pejabaran perihal Susunan dan Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Keanggotaan, Fraksi, Pengambilan Keputusan, dan poin-poin lain tertera dengan jelas di bawah platform UU tersebut.

       Isu ini sendiri sesungguhnya telah lama muncul dipermukaan. Pada Januari 2011, melalui putusan nomor 23-26/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU MD3 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

       Pasal yang berisikan perihal syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, dianggap tidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.[1] Ataupun ketika Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada tahun 2012, Ignatius Mulyono, menganggap bahwa kajian yang lebih mendalam diperlukan sebelum dilakukannya revisi terhadap UU MD3.[2] Dan pada tahun lalu, dimana rapat Konsinyering Panja revisi UU MD3 yang dilaksanakan di Wisma Kopo pada tanggal 18 Februari 2013 membahas seputar isu-isu pokok dalam pembahasan revisi UU MD3.[3] Selama proses inipun, revisi UU MD3 terus menemui kontroversi.

      

       Puncaknya terjadi sehari sebelum Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dilaksanakan pada 9 Juli 2014 yang lalu. Enam fraksi di DPR RI mendeklarasikan “Koalisi Permanen” untuk masa kerja 2014-2019. Fraksi-fraksi yang mendeklarasikan koalisi permanen itu berasal dari partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden, yaitu Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Deklarasi itu dihadiri oleh para pimpinan fraksi. Antara lain Setya Novanto (Golkar), Ahmad Muzani (Gerindra), Nurhayati Assegaf (Partai Demokrat), Tjatur Sapto Edi (PAN), Hidayat Nurwahid (PKS) dan Hasrul Azwar (PPP). Tjatur Sapto Edi mengatakan bahwa pembentukan Koalisi Permanen tersebut bertujuan untuk membangun kehidupan politik nasional yang lebih baik ke depan.

       Selanjutnya, Koalisi Permanen mendukung lembaga perwakilan yang kuat, yang dimanifestasikan ke dalam sebuah undang-undang yang akan mereformasi parlemen dan membuat wajah MPR, DPR, DPD dan DPRD kelak menjadi lebih profesional, bertanggung jawab, dan bebas korupsi.[4]

      

       Hal ini kemudian menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di level akar rumput, salah satunya adalah penolakan yang diusung oleh Melany Tedja beserta 14.000 pendukung yang menandatangani petisinya. Dalam petisi tersebut, dijelaskan perihal alasan mengapa perlu diadakannya judicial review RUU MD3. Namun perlu diketahui terlebih dahulu perubahan-perubahan apa saja yang terdapat dalam RUU MD3 tersebut.

                                        

B.     Tujuan Adanya Undang-Undang MD3

       Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.

       Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur keempat lembaga tersebut, pada dasarnya sudah membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan, masih terdapat beberapa hal yang dipandang perlu untuk ditata kembali melalui penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 didasarkan pada materi muatan baru yang telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut.

      

       Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membatalkan beberapa ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang. Perkembangan lainnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XI/2013 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengurangi kewenangan DPR dalam pembahasan APBN.

      

       Di samping perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi checks and balances, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas serta untuk mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel, Undang-Undang ini memperkuat dan memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti mekanisme pembentukan undang-undang dan penguatan fungsi aspirasi, penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi dewan yang bermitra dengan Pemerintah, serta pentingnya penguatan sistem pendukung, baik sekretariat jenderal maupun Badan Keahlian DPR.[5]

C.    Isu Dalam Pembahasan RUU MD3

Yang termasuk  beberapa isu permasalahan terkait DPR yang diatur dalam UU tentang MD3 diantaranya : Pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu; Mekanisme pembuatan Undang-Undang;  Berdasarkan konstitusi, anggota dewan mempunyai hak untuk mengajukan RUU. Namun pada kenyataannya, hak tersebut belum digunakan secara optimal oleh anggota; Berdasarkan konstitusi, DPD juga berhak mengajukan RUU terkait bidang yang sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk mengajukan RUU harus berdasarkan prolegnas. Namum, dalam penetapan Prolegnas tidak disebutkan porsi DPD dalam daftar prolegnas.

        Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan : Saat ini hanya ada 6 kewenangan Pemerintah yang tidak diotonomikan ke pemerintah daerah. Pada kenyataannya, komisi yang tidak bermitra dengan kementerian yang mempunyai hubungan vertical dengan instansi di daerah (SKPD), tetap melakukan kegiautan pengawasan (kunjungan kerja) terhadap pelaksanaan tugas eksekutif sampai ke daerah, padahal mitra kerja komisi tersebut hanya ada di pusat dan tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pemerintah daerah

       Sementara itu jumlah AKD dan anggota AKD tidak sebanding dengan mitra kerja dan beban kerjanya. AKD yang menjalankan fungsi pengawasan, seringkali tidak efektif karena harus bermitra dengan lebih dari 6 kementerian/lembaga, belum lagi Intensitas komunikasi anggota dengan daerah pemilihannya kurang, karena pada masa reses, waktu reses lebih banyak untuk kunjungan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kemudian waktu reses terlalu lama, mekanisme pengambilan keputusandengan system musyawarah mufakat tidak menuntut semua anggota hadir, karena pengambilan keputusan didasarkan pada kuorum fraksi, tranparansi dan akuntabilitas kinerja dan anggaran kurang.

       Untuk persoalan yang lain, dalam konstitusi disebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk ikut serta mebahas RUU terkait kewenangannya. Frasa “ikut membahas” belum secara jelas diatur. Pada tahapan apa” ikut serta membahas” dapat dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang, kemudian persoalan DPRD berdasarkan UU tentang MD3, DPRD memiliki fungsi legislasi. Namun, sering, terjadi ketidakjelasan dan ketidaktegasan sebagai pemegang kekuasaan membuat peraturan daerah. Selain itu, posisi DPRD sebagai bagian legislative di daerah masih menjadi perdebatan

       Belum lagi persoalan sistem pendukung DPR, DPD, dan DPRD dalam UU tentang MD3 tidak diatur secara jelas, terutama pengaturan mengenai badan fungsional atau keahlian dan kemlompok pakar atau tim ahli, kemudian pengelolaan anggaran, dilaksanakan oleh sekretariat jenderal. Dalam pasal 6 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pengguna anggaran adalah pimpinan lembaga, dengan demikian seharusnya pengguna anggaran di masing-masing lembaga perwakilan adalah pimpinan masing-masing lembaga tersebut. Tetapi dalam pasal 5, pasal 73, psal 225 UU tentang MD3, pengelola anggaran adalah sekretariat jenderal dan pengguna anggaran adalah pimpinan sekretariat jenderal.

       Dalam Rapat Konsinyering Panja RUU MD3 yang dilaksanakan di Wisma Kopo pada tanggal 18 Februari 2013 membahas seputar isu-isu pokok dalam pembahasan revisi UU MD3. Adapun hasil rapat tersebut diantaranya menyangkut persoalan tata cara pemilihan pimpinan DPR, mengingat anggota DPR mempunyai hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih pimpinan, maka ketentuan Pasal 82 di ubah sebagai bentuk konsistensi dari persamaan hak anggota DPR. Penentuan pimpinan dalam UU MD3 yang mengatur bahwa pimpinan DPR berasal dari partai politik dengan perolehan suara terbanyak pada pemilu tidak konsisten terhadap pengakuan hak yang sama bagi setiap anggota DPR.

       Untuk klausul dalam penentuan atau pemilihan anggota DPR diperlukan suatu mekanisme baru yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Yaitu melalui pemilihan ulang atau voting secara langsung oleh seluruh anggota DPR dan tidak ditentukan secara langsung berdasarkan partai pemenang pemilu. Atau bisa menggunakan mekanisme pemilihan lain, misalnya : Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua  dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR yang diusulkan fraksi atau Ketua DPR adalah anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilihan dan atau Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima.

       Ihwal ini menunjukan kekhawatiran masyarakat terhadap bentuk pemerintahan yang serba bermasalah. Terutama kepada parlemen. Parlemen dapat mengadakan pemilihan dengan sebebas- bebasnya tanpa intervensi dari yang masyarakat. Maka terbentuk kolonial yang menguasai pemerintah.

      

       Ditambah dengan UU MD3 yang memberikan tiga keluesan terhadap parlemen mengenai peluang untuk memiliki fungsi legislasi, maka akan menjadi ketakutan yang semakin parah. Namun nampaknya sekarang kubu KMP sendiri menuai perpecahan dikarenakan fraksi Golkar terlihat ingin menguasai isi parlementer. Masing-masing anggota yang ikut dalam koalisi menghilang satu per satu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti tampuk kekuasaan yang dipegang orang-orang Golkar seluruhnya.

       Terkait dengan mekanismen penentuan pimpinan DPR RI saat ini masih dalam tahap diskusi dan penggalian informasi serta masukan dari berbagai pakar dan civitas akademik.

       FRAKSI juga menjadi Isu pokok dalam pembahasan RUU MD3, ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat kinerja DPR di masa yang akan datang dan juga untuk memberikan penguatan pada keberadaan fraksi denngan ketentuan mengenai penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli bagi fraksi yang ditentukan minimal sejumlah alat kelengkapan. Adapun Usul Perubahan dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal 80 adalah DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, Fraksi didukung oleh tenaga ahli paling sedikit sejumlah alat kelengkapan DPR. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan DPR.

       Namun disamping masukan tersebut di atas juga terdapat masukan yang perlu untuk menjadi pertimbangkan bagi pembahasan ini, yaitu : Terhadap pembentukan Fraksi di DPR perlu diperketat aturan dan syaratnya untuk mengefektifkan fungsi legislasi dan Pengetatan persyaratan pembentukan Fraksi dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah anggota DPR yang dapat membentuk fraksi

      

       Legislasi perlu kawalan ketat dari berbagai pihak. Dengan bebasnya memilih fraksi DPR cenderung menmbuat kebijakan yang sepihak.

       Hal ini ditujukan agar dapat mendorong adanya koalisi antar partai, fraksi tetap ada namun pegambilan keputusan dilakukan dengan pemungutuan suara anggota DPR/DPD. Keberadaan fraksi penting untuk mengingatkan anggota DPR soal pertanggungjawaban terhadap konstituen, Fraksi penting menfollow-up paltform partai yang disepakati untuk diperjuangkan dan dijanjikan pada kontituen di masa kampanye, serta hal-hal lain. Fraksi harus dirampingkan supaya proses pengambilan keputusan-keputusan di DPR berjalan efektif, dan proses negosiasi politik tidak rumit.

D.    Beberapa Pasal yang diduga Cacat di UU MD3

Sebuah revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) yang sudah diketok palukan 8 Juli 2014, ternyata cacat dan mengandung kepentingan praktis. Wajar saja tidak semua fraksi mengamini kesepakatan UU MD3. Beberapa partai bahkan mengambil sikap walk out, seperti PDIP, PKB dan Hanura.

       Berikut ini pasal-pasal UU MD3 yang menjadi catatan sekaligus cacat menurut versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3:

1. Pasal 4 & 5, penambahan tugas MPR

       Di dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 11 diatur bahwa tugas legislator adalah mengubah & menetapkan UUD 1945, melantik presiden & wapres, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan/atau wapres, dan menetapkan peraturan tata tertib & kode etik.

Sedangkan di dalam UU MD3 pasal 4 & 5 ditambah lagi Susduk MPR yaitu memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

       Penambahan kewenangan akan berpotensi terjadinya penganggaran ganda dan pembengkakan anggaran karena adanya penambahan aktivitas yang tidak efektif. Seharusnya pejabat senayan bisa memberdayakan lembaga-lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Komisi Hukum Nasional (KHN) untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional termasuk 4 pilar tersebut.

       Ditambah dengan hadirnya KMP akan menginditifikasi bahwa mereka ingin memakjulkan presiden Jokowi. Dengan kedaulatan yang dimiliki dalam  UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 11.

2. Pasal 80 huruf (j), ambiguitas program pembangunan daerah pemilihan (Dapil)

       Dalam pasal ini lebih mengarah terhadap kecurangan yang akan bemuara kepada pengangaran. Menjadi duri dalam daging bagi sebuah tatanan negara, apalagi dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya pro rakyat

       pasal ini, DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan Dapil. Substansinya, DPR ingin ada dana aspirasi untuk konstituen. Namun, penjelasan pelaksanaan program ini masih tergolong bias. Dengan distorsi tujuan program, ke depan pasal ini berindikasi akan membuka laku culas penggunaan anggaran. Kuat dugaan akan terjadi penyimpangan anggaran di lapangan.

3. Pasal 84, mekanisme pemilihan pimpinan DPR

       “Memang politis sekali”. Soalnya ketua dan 4 wakil DPR akan dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak. Padahal pasal 82 UU No 27/2009 sebelumnya, pimpinan DPR dari partai pemenang pileg. Memang, ketua DPR adalah posisi prestisius, sehingga jadi incaran para fraksi. Hanya saja dalam naskah akademik, tidak ada penjelasan yang komprehensif tentang pengubahan sistem pemilihan pimpinan DPR yang baru ini.

       Akibat ketidakjelasan latar belakang pasal ini, banyak pengamat menganggap bahwa pasal ini adalah upaya pihak oposisi pemerintah dan partai pemilu yang kalah, agar tetap memiliki kekuatan. Sebenarnya, jika pemerintah, yakin dengan kinerja dan dukungan rakyat, saya rasa, seorang presiden tidak perlu mengkhawtirkan masalah siapa pimpinan DPR-nya, termasuk munculnya pasal 84 ini.

              Senada dengan hadirnya UU ini sebelum pemilu berlangsung, karena pihak kubu Prabowo menyadari akan resiko kekalahan dalam ajang pemilu. Dengan sengaja membuat amunisi sebagai perlawanan atas Jokowi bila jadi Presiden.

4. Pasal 224 ayat (4), ancaman terhadap Anggota DPR yang kritis

      

       Pasal 224 UU MD3 ayat (4) berpotensi membatasi anggota DPR yang frontal dan kritis terhadap keputusan sepihak, baik di rapat - rapat banggar, komisi atau di paripurna. Misalnya saja, ada anggota DPR yang kritis terhadap program dan penganggaran APBN, karena dianggap menghalangi dan tidak seritme, maka akan ‘diasingkan’ dan hak imunitasnya bisa hilang.

       Dalam kasus ini akan raawan terjadi realita recall yang terjadi dalam UU nomor 16 tahun 1969 tentang susduk MPR, DPR, dan DPRD menyebutkan deengan istilah hak mengganti, yang kemudian diasosiasikan dengn recall.

5. Pasal 224 UU MD3 ayat (5), muncul Mahkamah Kehormatan

      

        Badan Kehormatan DPR saja tidak berfungsi dengan baik. Kini, dengan UU MD3, muncul lagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memiliki tugas hingga ranah penegakan hukum melalui adanya izin pemanggilan dan pemeriksaan.

       Jika Badan Kehormatan DPR hanya sebatas pelanggaran kode etik, Mahkamah Kehormatan meluas hingga pelanggaran pidana. Pada ayat (5), pemanggilan anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Tentunya, MKD berpotensi menghalang-halangi proses hukum terhadap anggota dewan.

Imun anggota dewan meningkat. Padahal akar permasalahan kecurangan khususnya soal anggaran, pasti bermula dari gedung parlemen. Pembentukan MKD dinilai hanya ‘akal-akalan’ anggota dewan. Dengan adanya pasal 224 ayat (5), tidak terbayangkan, anggota dewan kita akan semakin brutal melakukan ‘pencurian’ uang negara.

6. Pasal 224 UU MD3 ayat (7), Mahkamah Kehormatan jadi penentu

      

       Menyambung ayat (5), dalam ayat (7) ini, dikatakan bahwa MKD berhak memutuskan untuk tidak mengizinkan pemeriksaan terhadap anggota dewan. Dengan begitu, surat pemanggilan yang dilayangkan penegak hukum, akan batal demi hukum.

Riskan seperti yang terjadi dengan KMP. Apbila semua isi parlemen menjadi sebuah kelompok yang satu sepekat. Maka akan terjadi tindakan saling melindungi dan menyelamatkan satu sama lain. Sehingga hukum di Indonesia kembali terlihat lebih lemah dan dianggap tak berguna.

7. Pasal 245, menghambat penyidikan

       Pasal ini juga jadi pro-kontra karena legislator kita akan kebal hukum. Setelah terbentuknya MKD, para penegak hukum tidak bisa sembarangan menyeret anggota DPR dari Senayan ke proses penyidikan. Untuk jadi saksi saja, penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan. Mahkamah kehormatan akan menjawab izin selama batas maksimal 30 hari. Namun, dengan durasi 30 hari.

Ketakutan muncul apabila waktu 30 hari yang digunakan sebagai batas izin itu digunakan sembarangan dan malah terkesan digunakan sebagai hari transaksi kecurangan seperti suap dan lainaya

8. Penghapusan Pasal 110 dan 73 ayat (5) UU No 27 tahun 2009

        

       UU MD3 menghapus pasal 110 tentang adanya Badan Akutanbilitas Keuangan Negara (BAKN) dari alat kelengkapan DPR (AKD). BAKN bertugas menindak lanjut hasil audit BPK dalam rangka pengawasan keuangan DPR.Tidak sampai di situ, pasal 37 ayat (5) UU no 27/2009 yang mewajibkan pelaporan anggaran DPR kepada masyarkat melalui laporan kinerja tahunan, telah dihapus. Penghapusan pasal-pasal tersebut akan menghilangkan transparansi penggunaan anggaran di DPR.

       Mengerikan dan ini realitasnya. UUD MD3 sudah sah. Pengusulan RUU perubahan atas UU no 27 tahun 2009 tentang MD3 pada 24 Oktober 2013, telah disahkan pada 8 Juli 2014, melalui sidang paripurna. Revisi UU ini sangat instan dan konyol. Padahal masih banyak pekerjaan rumah pembuatan UU yang mendesak ketimbang mengurus revisi UU politis ini.

Lihat saja target Prolegnas 2009-2014 yang merencanakan 39 rancangan Undang-undang (RUU) tentang industri dan ekonomi, hanya ada 10 rancangan yang disahkan menjadi UU, delapan rancangan masih dalam pembahasan dan 21 RUU tidak mendapatkan ketok palu.

       Menurut penilaian Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi (Perkumpulan Prakarsa), kinerja anggota DPR sepanjang 5 tahun, sangat mengecewakan. Anggota DPR tidak serius, meningkatkan perekonomian dan industri bangsa melalui UU. Kini, UU MD3 segera di-judicial review. Kita berharap, Mahkamah Konstitusi jelih memutuskan JR ini, agar kepentingan masyarakat tidak jadi korban.

Lebih lanjut, MK bisa mempertimbangkan stigma yang selama ini melekat pada anggota DPR. Tentunya jika gugatan (JR) ditolak, UU MD3 ini akan men-cover kepentingan praktis anggota DPR. Anggota dewan akan jadi manusia setengah dewa yang kebal hukum dan melebarkan ruang untuk melakukan praktik culas. Oleh karena itu, bola panas ada di MK saat ini. Penghapusan pasal yang akan di-JR mesti matang. Kalau tidak, rakyat yang akan menggugat.

III.   KESIMPULAN

        

Proses yang begitu singkat sangat mencurigakan                   

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (daring), 14 Januari 2011, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1028-putusan-mahkamah-konstitusi-mengenai-pengujian-uu-nomor-27-tahun-2009-tentang-mpr-dpr-dpd-dan-dpr.html, diakses pada 05 Desember 2014.

Badan-Legislasi, Revisi UU MD3 Perlu Kajian Lebih Dalam, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (daring), 17-Jan-2012, http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2012/jan/18/3520/revisi-uu-md3-perlu-kajian-lebih-dalam, diakses pada 05 Desember 2014.

Paula Sinjal, Isu-Isu Pokok Dalam Pembahasan RUU MD3, paulasinjal.com (daring), 18 February 2013, http://www.paulasinjal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:isu-isu-pokok-dalam-pembahasan-ruu-md3-&catid=62:baleg&Itemid=55, diakses pada 05 Desember 2014.

Partai Pengusung Prabowo-Hatta Jalin Koalisi Permanen di DPR, jpnn (daring), 09 Juli 2014, http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245044/Partai-Pengusung-Prabowo-Hatta-Jalin-Koalisi-Permanen-di-DPR-, diakses pada 05 Desember 2014.

UU MD3 naskah copy 2014,, http://www.dpr.go.id/id/apa tujuan Undang-undang MD3    administrasi publik.html, diakses pada 05 Desember 2014.

Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 versi Mei 2014 2014: http://parlemen.net/sites/default/files/dokumen/Naskah%20Kapolri%20RDPU%20Pansus%20RUU%20MD3%2019Mei14.pdf

Naskah terbaru dari Revisi UU MD3 versi 10 Juli 2014 -- http://www.parlemen.net/articles/2014/07/11/naskah-rancangan-undang-undang-tentang-mpr-dpr-dpd-dan-dprd-berdasarkan

Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU MD3 di Berita Satu 8 Juli dan Kompas 6 Juli: http://www.beritasatu.com/nasional/195457-diskriminatif-pembahasan-ruu-md3-dianggap-layak-dihentikan.html dan http://nasional.kompas.com/read/2014/07/06/15292091/Revisi.UU.MD3.Dinilai.Persulit.Anggota.DPR.Disentuh.Hukum

Rencana PDIP Mengajukan Revisi UU MD3 untuk Judicial Review

http://news.metrotvnews.com/read/2014/07/10/263758/pdip-bakal-ajukan-judicial-review-uu-md3-ke-mk

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2075834/terancam-tak-dapat-kursi-ketua-dpr-pdip-uji-materi-uu-md3-ke-mk

---

[1] Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (daring), 14 Januari 2011, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1028-putusan-mahkamah-konstitusi-mengenai-pengujian-uu-nomor-27-tahun-2009-tentang-mpr-dpr-dpd-dan-dpr.html, diakses pada 05 Desember 2014.

[2] Badan-Legislasi, Revisi UU MD3 Perlu Kajian Lebih Dalam, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (daring), 17-Jan-2012, http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2012/jan/18/3520/revisi-uu-md3-perlu-kajian-lebih-dalam, diakses pada 05 Desember 2014.

[3] Paula Sinjal, Isu-Isu Pokok Dalam Pembahasan RUU MD3, paulasinjal.com (daring), 18 February 2013, http://www.paulasinjal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:isu-isu-pokok-dalam-pembahasan-ruu-md3-&catid=62:baleg&Itemid=55, diakses pada 05 Desember 2014.

[4] Partai Pengusung Prabowo-Hatta Jalin Koalisi Permanen di DPR, jpnn (daring), 09 Juli 2014, http://www.jpnn.com/read/2014/07/09/245044/Partai-Pengusung-Prabowo-Hatta-Jalin-Koalisi-Permanen-di-DPR-, diakses pada 05 Desember 2014.

[5] UU MD3 naskah copy 2014,, http://www.dpr.go.id/id/apa tujuan Undang-undang MD3    administrasi publik.html, diakses pada 05 Desember 2014.

PERJANJIAN DAN PERIKATAN

BAB I

A.    PENDAHULUAN

Istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. BW (Burgerlijk Wetboek) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa Belanda berbunyi “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung oleh pendapat banyak sarjana, antara lain : Hofmann dan J. Satrio,[1] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,[2] Mariam Darus Badrulzaman,[3] Purwahid Patrik[4] dan Tirtodiningrat[5] yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

Subekti[6] menganggap istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian/perikatan, karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang tertulis. Sedangkan Pothier membedakan contract dan convention (pacte). Disebut convention yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menciptakan, menghapuskan atau meubah perikatan. Adapun Contract adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.[7]

Argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian disumbangkan oleh Peter Mahmud Marzuki[8] dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American. Sistematika Buku III tentng Verbintenissenrecht (hukum Perikatan) mengatur mengenai overeenkomst yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggeris Contract. Didalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (Vermogen). Pengertian perjanjian ini mirip dengan contract pada konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo-American, perjanjian yang bahasa Belanda-nya overeenkomst, dalam Bahasa Inggris disebut agreement yang mempunyai pengertian lebih luas dari contract, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk agreement yang berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut agreement.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”[9]Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.[10] Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.[11]

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”[12] Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”[13]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

1.      Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

2.      Adanya subjek hukum Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

3.      Adanya prestasi Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

4.      Di bidang harta kekayaan Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.[14]

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang­undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang­undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

B.     Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat,yaitu :

1.      Adanya kesepakatan kedua belah pihak

2.      Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

3.      Adanya suatu hal tertentu.

4.      Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1.      Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.”[15] Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.[16]

2.      Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

1.      Orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

2.      Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.

3.      Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya  istri dapat melakukan  perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.SEMA No.3 Tahun 1963.

3.      Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

4.      Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang­undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menunit Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

C.     Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[17]

a.       Perjanjian Timbal Balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajibanpokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli. 

b.      Perjanjian Cuma-cuma Perjanjian dengan cuma-cuma  adalah  perjanjian  yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah. 

c.       Perjanjian Atas Beban Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d.      Perjanjian Bernama (Benoemd) Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

e.       Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst) Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalani KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam praktekmya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

f.       Perjanjian Obligatoir Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

g.      Perjanjian Kebendaan Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

h.      Perjanjian Konsensual Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

i.        Perjanjian Riil Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.

j.        Perjanjian Liberatoir Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.

k.      Perjanjian Pembuktian Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l.        Perjanjian Untung-untungan Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.

m.    Perjanjian Publik Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.

n.      Perjanjian Campuran Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.  Dari jenis-jenis perjanjian di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian waralaba termasuk jenis perjanjian tidak bernama atau onbenoemde overeenkomst. Dalam Kamus Hukum, onbenoemde overeenkomst adalah “perjanjian atau persetujuan yang tidak mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama.” 

D.    Berakhirnya Perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhimya suatu perikatan, yaitu : “Perikatan-perikatan hapus karena

a.       pembayaran;

b.      karena penawaran pembayaran tunai  diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

c.       karena pembaharuan hutang; 

d.      karena perjumpaan hutang atau kompensasi;

e.       karena percampuran hutang;

f.       karena pembebasan hutangnya; 

g.      karena musnahnya barang yang terhutang; 

h.      karena kebatalan atau pembatalan;

i.        karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini; 

j.        karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri".

Dalam buku Mariam Darus, hapusnya perikatan dikarenakan beberapa hal yaitu :[18]

a.       Pembayaran Yang dimaksud dengan pembayaran dalam Hukum Perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran”.

b.      Subrogasi Subrogasi adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga. Penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupun karena ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, apabila pihak ketiga melunaskan utang seorang debitur kepada krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur asli.

c.       Tentang penawaran pembayaran tunai, diikuti  oleh penyimpanan  atau penitipan Dalam hal perikatan dapat hapus dengan penawaran pembayaran yang diikuti penyimpanan atau penitipan ini di mana debitur yang akan membayar hutangnya kepada kreditur, tetapi kreditur menolak pembayaran tersebut dan oleh debitur uang atau barang yang akan dibayarkan kepada kreditur di titipkan ke pengadilan guna dibayarkan kepada kreditur.

d.      Pembaharuan Hutang Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.

e.       Musnahnya Barang yang Terhutang Musnahnya barang yang terhutang ini adalah suatu barang tertentu yang menjadi obyek perikatan dihapus dan dilarang oleh Pemerintah yang tidak boleh diperdagangkan lagi. Dalam pasal 1553 KUH Perdata disebutkan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.

f.       Pengoperan Hutang dan Pengoperan Kontrak 

Dalam praktek selalu terjadi bahwa suatu kontrak dialihkan kepada pihak lain. Hal ini terjadi misalnya pemilik suatu perusahaan memindahkan perusahaannya kepada pihak lain dengan janji bahwa pemilik baru tersebut akan mengambil alih juga segala hak-hak dan kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut. 

g.      Kompensasi atau Perjumpaan Hutang 

Kompensasi itu terjadi apabila 2 (dua) orang saling berhutang l (satu) dengan  yang lain, sehingga hutang-hutang tersebut dihapuskan karena oleh Undang­undang telah ditentukan bahwa terjadi suatu perhitungan antara mereka. Misalnya, si A berhutang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada si B dan si B mempunyai hutang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si A, sehingga terjadi kompensasi antara mereka yang menyebabkan si A hanya berhutang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada si B. 

h.      Percampuran Hutang

Dalam hal pencampuran hutang ini biasanya dalam hal pewarisan, dimana  debitur menjadi ahli waris si kredirur. Apabila kreditur meninggal dunia, maka hutang-hutang debitur dibayarkan oleh ahli warisnya dan menjadi lunas. 

i.        Pembebasan Hutang 

Pembebasan Hutang adalah pernyataan kehendak dari kreditur untuk  membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur.

j.        Kebatalan dan Pembatalan Perikatan

Alasan-alasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatan adalah kalau perikatan tersebut cacat pada syarat-syarat yang objektif saja. Cacat tersebut adalah objek yang melanggar undang-undang dan ketertiban umum.

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dan Pasal 1381 KUH Perdata, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu :

1.      Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir; 

2.      Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut; 

3.      Ditentukan oleh Undang-undang misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut; 

4.      Adanya putusan hakim dan; 

5.      Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.

E.     Wanprestasi

Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :[19]

1.      Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

2.      Karena keadaan memaksa  (overmacht), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur.

Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu : [20]

1.      Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,

2.      Debitur terlambat memenuhi perikatan,

3.      Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sama halnya dengan Mariam Darus, Abdulkadir Muhammad juga menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu:

1.      Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,

2.      Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini, debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak memperbaiki kekeliruannya maka ia dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.[21]

3.      Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)

seorang debitur dapat berupa empat macam :[22]

a.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

c.       Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksaanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hak tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :20

a.       Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur; 

b.      Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);

c.       Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918); 

d.      Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian; 

e.       Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut hukuman kepadanya, ia dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan dengan mengajukan beberapa alasan. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu :[23]

a.       Karena adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeur)

b.      Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (Exceptio non adimpleti contractus)

c.       Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (rechtvenverking)

a.       Keadaan Memaksa (Overmacht atau Force majeur)

Bahwa debitur tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena adanya hal-hal yang tidak terduga, dimana ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap peristiwa yang terjadi di luar dugaan tersebut. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan musnahnya objek yang diperjanjikan. Seiring dengan perkembangannya, keadaan memaksa itu tidak hanya bersifat mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur masih dapat melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak sepantasnya pihak kreditur menuntut debitur untuk melaksanakan perjanjian. Misalnya, setelah diadakannya suatu perjanjian, keluar suatu Peraturan Pemerintah yang melarang dikeluarkannya suatu jenis barang yang merupakan objek perjanjian, dari suatu daerah dengan ancaman hukuman berat bagi si pelanggar sehingga, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan hak pelaksanaan perjanjian.

b.      Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga  telah  lalai (Exceptio non adimpleti contractus).

Debitur yang dituduh telah lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi, dapat mengajukan di depan Hakim bahwa kreditur sendiri juga telah lalai dalam menepati janjinya. Misalnya, si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya padahal si pembeli sendiri terlambat membayar uang muka. Tentang Exceptio non adimpleti contractus ini tidak. diatur di dalam Undang-undang dan merupakan suatu hukum yurispundensi yaitu hukum yang diciptakan para hakim.

c.       Pelepasan hak (rechstvenverking)

Alasan terakhir ini merupakan suatu sikap pihak kreditur yang membuat pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan lagi menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli telah membeli suatu barang dan ia mengetahui adanya suatu cacat tersembunyi atau tidak berkualitas bagus, tetapi ia tidak menegur si penjual dan tetap memakai barang tersebut sehingga dari sikapnya tersebut ia telah puas akan barang tersebut maka, dalam hal ini sudah selayaknya tuntutannya tidak diterima oleh hakim.

BAB III

KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat kita tarik sebuah kesimppulan bahwa gambaran secara umum tentang perjanjian atau perikatan adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

2.      Ny Mariam Darus Badrulzaman, SH, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983.

3.      A.A.Ngurah Gede Dirksen, SH, Pengantar Singkat Mengenai Sumber Sumber dan Hapusnya Perikatan, Setia Kawan, Denpasar, 1985.

4.      Muttaqien, Dadan, 2009 “Perjanjian: Pengertian Pokok dan Teknik Perancangan”, makalah: FIAI- UII

5.      A. Qirom, 1985, Pokok- Pokok Hukum Perjajian Serta Perkembanganya, Yogyakarta: Liberty

---

[1] J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 19.

[2] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 84.

[3] Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, edisi II, Cet. I, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 89.

[4] Purwahid Patrik, Dasar-dasar hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 45

[5] R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan, Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 72.

[6] Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

[7] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Ibid.

[8] Peter Mahmud Marzuki, “Batas-batas Kebebasan Berkontrak”, artikel dalam Jurnal Yuridika, Volume 18 No.3, Mei Tahun 2003, hlm. 195-196.

[9] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458.

[10] Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363

[11] Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung. 2005, hal. 89. (Selanjutnya dise-but Mariam I).

[12] R. Subekti, Op.cit, hal 1.

[13] Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hal. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I)

[14] Bahan Kuliah Perancangan Kontrak, M. Husni, Tinjauan Umum Mengenai Hontrak. 2009. 11 Subekti, Op.Cit, hal.l.

[15] Salim HS. Op.cit. hal. 33.

[16] H.R. Daeng Naja. Op.Cit, hal.86.

[17] Mariam Daris, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001, hal. Mi-69 (Selanjutnya disebut Mariam II)

[18] Mariam Darns II, Op. Cit, hal. 116.

[19] Abdulkadir III, Op.Cit, hal. 203.

[20] Mariam I, Op.Cit, hal 23.

[21] www.yogiikhwan.wordpress.com. 19 Februari 2010.

[22] R. Subekti. Op.cit, hal. 45.  20 Salim HS I, Op.cit. hal.99.

[23] R. Subekti I. Op.Cit. hal. 55.