Perjanjian Hibah
Makalah
Di Susun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliyah: Hukum Perikatan
Dosen Pengampu: Dr.Ja’far Baihaqi, M.Ag
Oleh:
Abid Mansyurudin
Ahmad Nasta’in
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
a.
Latar Belakang
Masalah
Pada zaman sekarang mempelajari
sebuah perikatan itu sangan penting sekali, karena dalam setiap kita transaksi
kepada orang lain itu mengandung unsur-unsur perikatan. Ketika tidak memahami
masalah perikatan yang di takutkan nantinya akan menimbulkan kejahatan yang
tidak kit harapkan. Untuk itu sebagai calon sarjana hukum harus bisa menguasai
hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.
Dalam meningkatkan kemampuan calon
sarjana hukum dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan keperdataan seperti Hukum perikatan, hukum perjanjian dan masalah
keperdataan lainya, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, memasukan hukum
perikatan dalam satu mata kuliyah yang terpisah dari mata kuliah hukum perdata.
Hal ini di karenakan keadaan sosial di masyarakat yang semakin tinggi transaksi
yang menggunakan perjanjian-perjanjian baik dalam kontrak, asuransi dan hibah.
Pada dasarnya
perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk
melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima
hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan
kewajiban yang timbal balik. Dalam makalah
ini, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai perikatan yang lahir dari
perjanjian hibah. Untuk itu penulis berusaha merumuskan rumusan masalah yang
sekiranya bisa memberi gambaran dan menjelaskan bagaimana perjanjian hibah ini
berlaku.
b.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas kita bisa mengambil titik
pertanyaan sbb:
1.
Apa itu
perjanjian hibah?
2.
Dari mana
sumber pengaturan perjanjian hibah itu?
3.
Contoh
perjanjian hibah?
BAB II
PEMBAHASAN
a.
Pengertian
Perjanjian Hibah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan
tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing
bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu[1].
Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh
dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk
mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama[2].”
Perjanjian hibah diatur dalam
Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. Penghibahan adalah suatu persetujuan,
dengan mana seseorang penghibah rnenyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa
dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu[3].
Menurut KUH Perdata, hibah adalah
suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma
dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gun keperluan
si penerima hibah yng menerima penyerahan itu[4].
Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang silakukan oleh orang yang
masih hidup.
Pada dasarnya
perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk
melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima
hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan
kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang
dihibahkan. Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu
1.
adanya pemberi dan penerima hibah,
2.
pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,
3.
pemberian dengan cuma-cuma, dan
4.
pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.
Pengertian tidak dapat ditarik
kembali adalah bahwa pemberian yang telah diberikan oleh pemberi hibah tidak
dapat ditarik atau dicabut kembali dari penerima hibah.
Subjek dan Objek Hibah
Pihak yang terikat dalam
perjanjian hibah adalah penghibah (pemberi hibah) dan yang menerima hibah
(penerima hibah). Syarat adanya perjanjian hibah, yaitu
1.
perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal
1666 ayat (2) KUH Perdata);
2.
perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada
pada saat penghibaan teriadi (Pasal 1667 KUH Perdata);
3.
perjanjian hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH
Perdata).
Pada perinsipnya perjanjian hibah
tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga
pengecualiannya, yaitu
1.
jika syarat-syarat penghibaan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2.
jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan
usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah (pemberi hibah);
3.
jika pemberi hibah jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk
memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 KUH Perdata).
b.
Sumber
Pengaturan Perjanjian Hibah
Perjanjian Hibah di atur Dalam KUHPer bagian 10 pada pasal- pasal
sbb:
1666. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah
menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali,
untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang
hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
1667. Penghibahan hanya boleh dilakukan
terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat pengbibahan itu terjadi. Jika
hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar
mengenai barang-barang yang belum ada.
1668. Penghibah tidak boleh menjanjikan
bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang
dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang
sebagai tidak sah.
1669. Penghibah boleh memperjanjikan
bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang
tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang
lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku
Kedua Kitab Undang-undang ini.
1670. Suatu penghibahan adalah batal jika
dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau
beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri
atau dalam daftar dilampirkan.
1671. Penghibah boleh memperjanjikan
bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara
barang yang dihibahkan. Jika ia mennggal dunia sebelum menggunakan uang itu,
maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.
1672. Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya
itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya
meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh
diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.
1673. Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan
ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah
terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah
harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang
itu sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah.
1674. Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan
bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan
keputusan Pengadilan.
1675. Ketentuan-ketentuan Pasal 879, 880,
881 884, 894, dan akhirnya juga Bagian 7 dan 8 dan Bab XIII Buku Kedua Kitab
Undang-undang Hukum Perdata ini, berlaku pula terhadap hibah.
Bagian 2
Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah
Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah
1676. Semua orang boleh memberikan dan
menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu
untuk itu.
1677. Anak-anak di bawah umur tidak boleh
menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku
Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.
1678. Penghibahan antara suami isteri
selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini
tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang
berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan
penghibah.
1679. Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan,
orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan
dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan
dilakukan.
1680. Hibah-hibah kepada lembaga umum
atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau
pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus
lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.
1681. Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu
pula Pasal 906, 907, 908, 909 dan 911, berlaku terhadap penghibahan.
Bagian 3
Cara Menghibahkan Sesuatu
Cara Menghibahkan Sesuatu
1682. Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat,
atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya
disimpan oleh notaris itu.
1683. Tiada uatu penghibahan pun
mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima
dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang
telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan
dihibahkannya itu.
Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka
penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah
aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih
hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak
penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.
1684. Hibah yang diberikan kepada seorang
wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan
Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.
1685. Hibah kepada anak-anak di bawah
umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang
yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur
yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan,
harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh
Pengadilan Negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu
tetap sah. meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian
kuasa itu.
1686. Hak milik atas barang-barang yang
dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi
hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 616
dan seterusnya.
1687. Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud
atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris
dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang
diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk
diteruskan kepada yang diberi hibah.
Bagian 4
Pencabutan dan Pembatalan Hibah
Pencabutan dan Pembatalan Hibah
1688. Suatu penghibahan tidak dapat
dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima
hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau
ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri
penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak
untuk memberi nafkah kepadanya.
1689. Dalam hal yang pertama. barang yang
dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang
itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu
oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima
hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal
demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang
barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah
sendiri.
1690. Dalam kedua hal terakhir yang
disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu
gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau
dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan
untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di
Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan,
penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah
pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
1691. Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib
mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya
terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu
telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalilkan harganya pada saat gugatan
diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu.
Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas
hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak
bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.
1692. Gugatan yang disebut dalam Pasal
1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dan han peristiwa yang menjadi
alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah.
Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli
waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak
dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika
gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal
dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang
dituduhkan itu.
1693. Ketentuan-ketentuan bab ini tidak
mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.
c.
Contoh
Perjanjian Hibah
PERJANJIAN HIBAH
Yang
bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama : Ahmad
Nasta’in.S.H.i
Tempat & tanggal lahi : Batang, 18 Februari 1994
Pekerjaan : Direktur PT. Jaya Abadi
Alamat :
Jl. Mastrip No. 24 Blok A Blitar
Dalam hal
ini bertindak sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut “DONATUR”.
2.
Nama : Dion Fernando
Jabatan :
Ketua Yayasan Bhakti Mulia
Alamat :
Jl. Ahmad Yani No. 09 Blitar
Dalam hal
ini bertindak sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut “YAYASAN”.
YAYASAN
dan DONATUR sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksankan Perjanjian ini
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL I
KETENTUAN UMUM
Dalam
perjanjian ini, yang dimaksud dengan:
1. Perjanjian
Hibah adalah perjanjian penyerahan barang secara cuma-cuma dari Pemberi Hibah
kepada Penerima Hibah.
2. Barang adalah uang senilai Rp 5.000.000,00.
PASAL II
MAKSUD DAN TUJUAN
DONATUR
dengan ini bermaksud memberikan barang hibah kepada YAYASAN dan YAYASAN
bersedia menerima barang hibah dari DONATUR yang akan dialokasikan untuk
kepentingan sosial atas nama DONATUR pada YAYASAN sebagaimana tersebut di atas.
PASAL III
HAK DAN KEWAJIBAN
1. DONATUR wajib menyerahkan barang hibah kepada YAYASAN.
2. YAYASAN berhak menerima barang hibah dari DONATUR.
PASAL IV
WAKTU, CARA, DAN TEMPAT PENYERAHAN
1. Penyerahan barang hibah dilakukan bersamaan dengan
ditanda-tanganinya Perjanjian ini.
2. Penyerahan barang hibah dilakukan secara
langsung dari DONATUR kepada YAYASAN dalam bentuk tunai.
3. Penyerahan barang hibah dilakukan di kantor YAYASAN
yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 09 Blitar.
Demikian
Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari
pihak manapun dan disaksikan oleh pihak-pihak:
1. Abid Mansyurudin
2. Ahmad Sakim
|
YAYASAN
(Dion Fernando)
|
Batang,
11 Oktober 2014
DONATUR
(Ahmad Nasta’in.S.H.i)
|
|
Saksi-saksi:
SAKSI I
(Abid Mansyurudin)
|
SAKSI
II
(Ahmad Sakim)
|
BAB III
PENUTUP
a.
Kesimpulan
Jadi perjanjian hibah adalah suatu
perjanjian yang dapat dilakukan oleh Semua orang
boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang
dinyatakan tidak mampu untuk itu. Penghibahan antara suami isteri selama
perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak
berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud,
yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.
Dan Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu pula Pasal
906, 907, 908, 909 dan 911, berlaku terhadap penghibahan.
Undang-undang yang
mengatur hibah terdapat pada bagian X KUHper dalam pasal 1666 samapai pasal
1693.
b.
Penutup
Demikian makalah ini kami buat,
mudah-mudahan dapat menjadi gambaran dan juga pembelajaran kita dalam memahami
kajian perjanjian hibah. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis
tunggu guna kebaikan makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terimakasih.
Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi
Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007
Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti,1995
Subekti, Tjitrosudibyo, KUH Perdata Buku III
Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA. 1995
[1] Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta :
Balai Pustaka. 2005. hal. 458
[2] Sudarsono,
Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363
[3] Subekti, Aneka
Perjanjian, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1995, hal 94
[4] Subekti,
Tjitrosudibyo, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan
Penjelasan, Jakarta: PT. PRADNYA
PARAMITA. 1995, hal. 436
Tidak ada komentar:
Posting Komentar